Melonjak Drastisnya Pendapatan Parkir Pemprov DKI Jakarta, Menunjukkan Betapa Besarnya Kebocoran yang Terjadi Selama Ini

parkir-55e41c48197b616607beeebd

Infosukaqq – Inilah salah satu program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mulai menunjukkan hasil positifnya yang sangat signifikan. Yaitu pendapatan asli daerah Pemprov DKI di bidang perparkiran. Hasil tersebut juga menunjukkan betapa selama puluhan tahun sebelumnya telah terjadi pembiaran kebocoran (korupsi) di bidang perparkiraan ini.

Pendapatan di bidang perparkiran ini – sebagaimana juga di daerah-daerah lainnya — sudah sejak lama sekali pasti diketahui menunjukkan hasil yang sangat janggal, yaitu jumlahnya yang sangat terlalu kecil jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang parkir setiap hari di lahan-lahan pinggir jalan milik Pemprov DKI, tetapi oleh gubernur-gubernur sebelumnya (sebelum Jokowi dan Ahok), tidak diambil pusing, alias dibiarkan.

Pada Kamis, 29 Januari 2015, Ahok meresmikan tanda dimulainya sistem perparkiran berbayar dengan meteran parkir di pinggir jalan (on street) di Jalan H Agus Salim (Sabang), Menteng, Jakarta Pusat. Dari situ kemudian mulai diterapkan ke semua kawasan parkir pinggir jalan di wilayah Pemprov DKI Jakarta, yang jumlahnya mencapai 400 jalan. Targetnya pada 2018 sudah terpasang 1.000 unit mesin parkir di seluruh DKI Jakarta.

Ssitem parkir berbayar dengan menggunakan meteran parkir itu bekerja sama dengan enam bank, yaitu Bank DKI, Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan Bank Mega. Pembayaran dengan debit card bank-bank tersebut. Konsumen meng-tap-kan kartu debet di mesin parkir, dan mengisi nomor polisi kendaraannya. Struk parkirnya diletakkan di kaca depan mobil atau di kemudi sepeda motornya. Ada petugas parkir yang bertugas di area parkir itu. Gaji mereka ditetapkan Ahok Rp. 5,4 juta per bulan.

Segera setelah mulai diterapkan sistem perparkiran berbayar dengan meteran parkir itu mulai menunjukkan hasilnya yang luar biasa.

ahok-ingin-gaji-juru-parkir-di-jakarta-rp4-8-juta-W37

Untuk di Jalan H Agus Salim itu saja diperoleh pendapatan parkir Rp. 13 juta per hari, padahal sebelumnya, saat masih manual, hanya Rp. 500.000 per hari.

Hari ini (Senin, 31/08/2015), Kompas.com menurunkan laporannya tentang meroketnya pendapatan daerah Pemprov DKI dari parkir pinggir jalan (on street) dengan menggunakan meteran parkir itu di ruas jalan lain.

Pendapatan parkir pinggir jalan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, telah mencapai Rp. 12 juta per hari. Padahal, sebelumnya hanya mencapai Rp. 500.000 per hari.

Di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, dari parkir pinggir jalan Pemprov DKI memperoleh pendapatan mencapai Rp 7 juta per hari, dari sebelumnya Rp 280.000.

Yang lebih mencenggangkan lagi adalah pendapatan parkir pingggir jalan di Jalan Boelevard, Kelapa Gading.

“Kalau di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, dulu Rp 470.000 per hari, sekarang Rp 40 juta,” jelas Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sunardi Sinaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/08/2015).

Padahal meteran parkir yang dipasang di sana belum seluruhnya dari rencana sampai 90 unit meteran parkir. Jika semua sudah terpasang, Sunardi mengatakan pendapatan parkir di sana diperkirakan mencapai Rp. 100 juta per hari!

“Di jalan itu akan ada 90 mesin parkir elektronik. Dan pendapatan per hari diperkirakan Rp100 juta,” kata Sunardi, pada 26 Juni 2015.

Sebelumnya, Juni 26 2015, Sunardi Sinaga pernah menjelaskan betapa besarnya kebocoran dari pendapatan parkir pinggir jalan selama ini, yaitu mencapai lebih dari Rp. 400 miliar per tahun!

Dari 400 jalan, dari parkir pinggir jalan, pada 2014, Pemprov DKI Jakarta hanya memperoleh sekitar Rp. 7,8 miliar. Padahal menurut perhitungannya seharusnya pendapatan parkir setahun itu mencapai Rp. 500 miliar.

Sunardi mengatakan, kebocoran terjadi karena parkir pinggir jalan masih banyak yang menerapkan sistem manual. Adapun penghitungan kerugian itu, lanjutnya, dihitung dari jumlah slot parkir yang mencapai 800 ribu dengan intensitas keluar-masuk kendaraan dan jumlah kendaraan di Jakarta yang mencapai 10 juta unit. Adapun soal pendapatan dihitung menggunakan sistem parkir elektronik.

Jadi, selama ini, lari ke mana sajakah selisih dana yang luar biasa besarnya itu, antara pendapatan yang disetor selama ini ke Kas Daerah Pemprov DKI dengan pendapatan sebenarnya yang bisa diketahui sekarang dari penerapan sistem meteran parkir oleh Gubernur Ahok ini?

Bayangkan saja, di Boulevard Kelapa Gading saja saat masih menggunakan sistem manual setorannya hanya rata-rata Rp. 470.000, padahal ternyata pendapatan sebenarnya mencapai Rp. 40 juta, atau bahkan Rp 100 juta per hari!

Itu baru di satu kawasan dari 400 yang ada di seluruh DKI Jakarta, per harinya!

Selisih yang luar biasa besar itu selama ini masuk ke kantong siapa saja, dan kenapa gubernur-gubernur sebelumnya sepertinya pura-pura tidak tahu?

Maka, tak heran-lah banyak pihak yang tidak suka dan ingin Ahok disingkirkan dari kursi Gubernur DKI karena kepentingan-kepentingan mereka seperti ini hilang lenyap di tangan Ahok dengan program-programnya seperti ini.

Bagaimana kabarnya dengan kota-kota lainnya, seperti Surabaya, yang sampai hari ini belum saya dengar kabar beritanya apakah sudah ada rencana menerapkan sistem parkir berbayar dengan meteran parkir ini? *****

Keterangan gambar: Pada Kamis, 29 Januari 2015, Ahok seusai meresmikan dimulainya sistem parkir berbayar dengan meteran parkir di Jalan H Agus Salim (Tebet), Menteng, Jakarta Pusat (Okezone.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s